Realita Pendidikan Masa Kini

Adanya Ketimpangan antara Pusat dan Daerah

Tak iba rasanya ketika melihat sebuah berita di televisi swasta yang memberitahukan tentang salah satu sekolah di perkampungan yang jauh dari pusat kota memiliki kondisi bangunan yang mulai retak dan diperkirakan akan roboh jika tidak segerapa ditanggapi dengan serius oleh pemerintah daerah setempat. Ada pula anak-anak Sekolah Dasar yang menangis ketika bangunan sekolahnya ditutup dan disegel oleh pemilik lahan karena bangunan yang ada di atas lahan itu bukanlah milik pemerintah melainkan masih sewa. Ternyata masih ada kondisi pendidikan di daerah yang masih kurang diperhatikan baik dari segi fasilitas bangunan maupun kelayakan belajar.

Kasus serupa juga menimpa seorang guru Sekolah Dasar yang memiliki penghasilan Rp. 300.000,- per bulan dan sudah beberapa kali mengajukan diri menjadi CPNS namun tak kunjung berhasil. Terpaksa ia mencari penghasilan sebagai pemulung guna mencukupi kebutuhan keluarganya. Itu adalah salah satu contoh dari sekian banyak guru yang belum difasilitasi kebutuhannya oleh pemerintah. Sementara itu di kota-kota besar seperti Jakarta yang dekat dengan pusat pemerintahan kehidupan guru sangat diperhatikan entah itu PNS atau honorer. Sepertinya ada ketimpangan antara kota dan daerah.

Pernahkah Anda berkunjung ke suatu daerah yang terpencil dan memperhatikan sekolah-sekolah yang ada di daerah tersebut, sebagai contoh di daerah Papua. Bagimanakah kegiatan pendidikan disana? Apakah Anda mendapati bangunan sekolah itu berlantai keramik, gurunya menggunakan kendaraan roda empat, siswanya berpakaian seragam lengkap? Tentu mungkin berbeda dengan di tempat Anda sekarang.

Sepertinya dan memang ada ketimpangan yang amat jauh berbeda antara pusat kota dengan daerah. Katakanlah pulau Jawa dan pulau Papua. Dari segi perekonomian dan transportasi tak sebaik dengan di Pulau Jawa. Apakah yang terjadi dengan pendidikan di Indonesia, yang membedakan tempat, status sosial, kepercayaan, adat istiadat. Beginikah realitas pendidikan di Indonesia.

Standarisasi Kelulusan
Beberapa tahun belakangan ini murid-murid sekolah lanjutan sangat prustasi menghadapi ujian akhir sekolah atau yang sekarang disebut UN (Ujian Nasional). Beginilah kebijakan pemerintah pusat terhadap pendidikan di Indonesia yang siap ataupun tidak siap harus melaksanakan program pemerintah yang sebetulnya sangat memaksakan. Memang kebijakan ini patut didukung karena untuk membangkitkan semangat belajar siswa untuk mengikuti ujian kelulusan. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang nampaknya belum dapat dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia.

Kondisi wilayah Indonesia yang beraneka ragam bentuk mulai dari sosial, budaya, politik, dan beraneka ragam corak perbedaan yang ada di seluruh pulau-pulau baik secara geografis maupun demografis mencerminkan bahwasannya standar pendidikan pun berbeda-beda. Dipusat kota yang dekat dengan beraneka ragam buku-buku, alat-alat praktek, ruang labolaturium yang komplit dan kualitas guru-guru yang kompeten di bidangnya memungkinkan kegiatan pendidikan yang baik dan menciptakan iklim pendidikan yang modern. Tidak demikian dengan di daerah yang terpencil dan jauh dari pusat kota yang dengan keadaan yang serba minim dan ketersediaan tenaga pengajar yang minim, sarana dan prasarana yang seadanya apakah mungkin dapat mengikuti standarisasi yang telah digulirkan oleh pemerintah pusat itu? Jabannya adalah tidak.

Kalaupun harus memaksakan siswa tersebut harus lulus ujian nasional, berbagai cara akan diusahakan oleh pihak sekolah masing-masing, yang tentunya jalan ilegal pun akan diupayakan agar siswa-siswinya lulus ujian nasional. Sudah banyak bukti yang terjadi di sekolah-sekolah lanjutan bahkan di stasiun televisi pun sudah terungkap sekolah-sekolah yang membocorkan soal UN kepada siswa-siswinya. Beginikah realita pendidikan masa kini.

Kini yang menjadi pertanyaan apalagi kebijakan yang akan dilontarkan pemerintah guna menciptakan standar kelulusan yang baik dan tepat sasaran. Dan bagaimana upaya pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menciptakan kecerdasan bangsa sesuai dengan amanat UUD 1945, semoga kebijakan pemerintah selalu adik kepada seluruh warga masyarakatnya serta tidak membedakan status sosial, daerah dan budaya.

Dan upaya kita sebagai masyarakat adalah terus berjuang untuk menegakkan pendidikan yang baik, dimulai dari diri kita, keluarga dan masyarakat.